Balikpapan- Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qodri, menegaskan bahwa penanganan banjir harus menjadi prioritas utama dalam program kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya Dinas Pekerjaan Umum (DPU). Banjir kembali melanda beberapa wilayah di Balikpapan dalam beberapa pekan terakhir, mengganggu aktivitas warga dan menimbulkan kerugian material.
Alwi menekankan bahwa penanggulangan banjir tidak boleh hanya bersifat reaktif, melainkan harus direncanakan secara sistematis dan berkelanjutan. Pernyataan ini disampaikannya menyusul banjir yang melumpuhkan sejumlah kawasan, termasuk di sekitar MT Haryono, di mana genangan air sempat bertahan cukup lama.
Banjir di Balikpapan Dampak dan Penyebab
Banjir yang terjadi di Balikpapan bukanlah hal baru. Beberapa faktor yang diduga menjadi penyebabnya antara lain:
-
Curah Hujan Tinggi – Musim penghujan yang intensif seringkali membuat drainase tidak mampu menampung debit air.
-
Penyempitan dan Pendangkalan Sungai – Sedimen yang menumpuk di sungai, seperti di kawasan MT Haryono, mengurangi kapasitas aliran air.
-
Tata Kota yang Kurang Terencana – Pembangunan infrastruktur dan permukiman yang tidak memperhatikan sistem drainase memperparah genangan.
-
Perubahan Iklim – Fenomena cuaca ekstrem semakin meningkatkan risiko banjir.
Dampaknya, masyarakat di beberapa titik seperti Karang Joang, Damai, dan Gunung Bahagia kerap mengalami kesulitan saat banjir melanda. Aktivitas ekonomi dan transportasi pun terganggu.
Penanganan Harus Lebih Proaktif dan Terencana
Dalam pernyataannya, Alwi Al Qodri menyoroti pentingnya langkah-langkah strategis untuk mengatasi banjir, di antaranya:
1. Pengerukan Sedimen dan Normalisasi Sungai
Alwi menegaskan bahwa pengerukan sedimen di kawasan MT Haryono dan daerah rawan banjir lainnya harus segera dilakukan. “Ini bukan hanya soal membersihkan, tapi juga memastikan sungai dan saluran air berfungsi optimal,” ujarnya.
2. Alokasi Anggaran yang Memadai
DPRD akan mendorong DPU untuk memprioritaskan anggaran penanganan banjir dalam program kerjanya. “Kita tidak ingin hanya bereaksi saat banjir datang, tapi harus ada rencana jangka panjang,” tegas Alwi.
3. Evaluasi Perizinan Pembangunan
Pembangunan infrastruktur dan permukiman harus mempertimbangkan aspek pengendalian banjir. Alwi meminta agar dokumen perizinan ditinjau ulang untuk memastikan tidak ada pembangunan yang justru memicu banjir.
4. Koordinasi Lintas Sektor
Penanganan banjir membutuhkan sinergi antara DPU, Dinas Lingkungan Hidup, Bappeda, dan pihak terkait lainnya. “Kami ingin semua OPD terlibat aktif dalam mencari solusi,” kata Alwi.
Selain peran pemerintah, Alwi mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan, seperti:
-
Tidak membuang sampah ke sungai.
-
Melaporkan saluran air yang tersumbat.
-
Mendukung program normalisasi sungai dan pembuatan biopori.
“Banjir adalah masalah bersama, jadi solusinya juga harus melibatkan semua pihak,” imbuhnya.
Balikpapan Tangguh Banjir
Alwi berharap, dengan langkah-langkah yang lebih terstruktur, Balikpapan dapat mengurangi dampak banjir di masa depan. “Kami ingin Balikpapan menjadi kota yang lebih siap menghadapi banjir, bukan terus-terusan terjebak dalam penanganan darurat,” ucapnya.
Pemerintah kota dan DPRD akan terus berkoordinasi untuk memastikan bahwa program pengendalian banjir berjalan efektif. Dengan komitmen bersama, diharapkan bencana banjir tidak lagi menjadi momok bagi warga Balikpapan.
Banjir di Balikpapan membutuhkan penanganan yang holistik, mulai dari normalisasi sungai, perbaikan drainase, hingga pengawasan tata ruang. Ketua DPRD Alwi Al Qodri menegaskan bahwa pendekatan reaktif saja tidak cukup—perlu strategi jangka panjang untuk meminimalkan risiko banjir di masa depan.
Dengan sinergi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat, diharapkan Balikpapan dapat menjadi kota yang lebih resilien terhadap banjir.
